Gubernur DKI telah silih berganti memimpin provinsi terkecil di republik ini. Mereka sudah pasti berusaha untuk membuat yang terbaik untuk provinsi ini, namun tetap saja masalah timbul silih berganti, dan bukannya masalah tersebut makin sedikit, justru masalah-masalah ini semakin timbul menggunung. Jangankan memecahkan masalah-masalah tersebut, Pemda DKI pun belum pernah terlihat serius dalam me-metakan masalah. Kalaupun Pemda DKI sudah memetakan masalah, Pemda DKI belum terlihat serius dalam melakukan wacana “solusi wajar” untuk memecahkan masalah di ibukota ini. Dan kalaupun Pemda DKI sudah menemukan solusi tsb, Pemda DKI belum serius dalam menjalankan solusinya secara tegas dan disiplin. Banyak lagi permasalahan-permasalahan dasar yang dihadapi oleh ibukota dan Pemda-nya ini.

Sebetulnya alasan-alasan diatas adalah alasan-alasan klasik yang terjadi di semua provinsi di Indonesia. Namun demikian, mestinya Pemda DKI sebagai gerbang utama Indonesia, dan ibukota republik ini harus mampu dan bisa mengatasi semua persoalan yang ada ini, untuk dapat menjadi contoh dan barometer bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Seusai dengan judulnya, penulis akan mencoba untuk menggali kriteria-kriteria sifat kepemimpinan yang paling tepat untuk dapat mengatur ibukota tercinta ini secara perspektif sederhana.

Dan untuk itu, sudah pasti kita terlebih dahulu akan mencoba memetakan terlebih dahulu masalah-masalah yang dihadapi, dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada masa depan.

Penulis membagi 2 permasalahan yang dihadapi oleh DKI Jakarta.

1. Permasalahan Dasar

2. Permasalahan Turunan

Permasalahan Dasar dan krusial yang dihadapi oleh Jakarta telah penulis sampaikan pada awal tulisan. Yaitu lebih kepada kurang terencana dan tepat sasarannya MasterPlan DKI/Lembar Biru Perencanaan/Garis Kerja Jangka PAnjang. Master Plan DKI lebih focus hanya kepada Rencana Tata Ruang/Wilayah, tidak atau kurang menyentuh ke sasaran bidang-bidang lain, seperti bidang kesejahteraan, pendidikan atau bidang-bidang lainnya. Kalaupun memang ada Master Plan tersebut, hanya berkisar masterplan untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 10 tahun. Dan itupun tidak secara disiplin dilaksanakan dengan baik. Padahal seperti kita tahu, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari perencanaan buruk 10-20 tahun yang lalu. Bilamana 10-20 tahun lalu kita telah memiliki Masterplan yang baik, bukan mustahil permasalahan yang kita hadapi tidak sebanyak seperti sekarang ini. Dan bilamana kita merencanakan semuanya dengan baik dari sekarang, tidak mustahil 10 s/d 20 tahun kedepan, kita tidak akan menghadapi masalah yang begitu kompleks.

Sedangkan Permasalahan Turunan yang kita hadapi sekarang adalah turunan dari permasalahan dasar yang tidak diatasi dengan baik. Semua hal di Jakarta telah menjadi beban bagi kota ini sendiri. Tidak ada satupun segi di Jakarta yang bebas dari masalah.

Tetapi secara mendasar dan skala prioritas, kita bisa menetapkan 3 hal pokok permasalahan yang harus segera di atasi dalam jangka pendek.

Untuk Permasalahan Jangka Pendek :

– Transportasi : Bukan reformasi transportasi yang diperlukan di Jakarta, namun diperlukan sekali sebuah revolusi system transportasi yang berbasis massal di Jakarta. Adapun solusi murah-mudah telah penulis ungkapkan dalam blog ini. https://teguhgigoaryanto.wordpress.com/2010/10/29/jurus-mudah-murah-mengurangi-kemacetan-di-jakarta/

– Banjir : Masalah banjir, merupakan masalah klasik yang sudah mendera ibukota sejak lama. Sudah menjadi rahasia umum, banyak sekali kali-kali/saluran-saluran telah tertutup oleh bangunan-bangunan permanen. Sehingga jelas diperlukan ketegasan/sikap keras untuk membongkar bangunan-bangunan tsb demi kepentingan umum yang lebih besar. Selain itu juga diperlukan sebuah upaya yang serius untuk mengatasi permasalahan topografi kota Jakarta yang berbentuk cekungan.

– Ledakan jumlah penduduk/arus urbanisasi : Untuk mengatasi arus urbanisasi memang tidak lepas dari campur tangan pemerintah pusat dan kondisi perekonomian secara nasional. Yang bisa dilakukan oleh Pemda DKI adalah memiliki langkah-langkah terukur, terencana, tegas, berkesinambungan, komprehensif untuk dapat menampung arus urbanisasi tesebut. Dan juga kita harus mempunyai langkah2 protektif untuk dapat menutup pintu gerbang Jakarta dari pendatang-pendatang yang tidak memiliki ketrampilan dan hanya akan menjadi beban bagi Jakarta.

Dan melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut dan tantangan-tantangannya, kita bisa mendapatkan benang merah untuk dapat menetapkan kriteria untuk calon Gubernur DKI periode mendatang.

Seorang pemimpin DKI haruslah memiliki 5 karakteristik utama seperti dibawah ini :

1. Ketegasan : Ketegasan jelas sangat diperlukan dalam memimpin ibukota yang memiliki penduduk diatas 10 juta dan tempat berkumpulnya berbagai suku bangsa dari seluruh Indonesia. Pada dasarnya, kita telah memiliki semua peraturan dari segala sisi berkehidupan di Jakarta, dan yang diperlukan sekarang adalah kemampuan Pemda DKI untuk menerapkan, mengawasi segala peraturan tsb secara ketat.

2. Kemampuan dalam Manajemen Birokrasi : Seorang Gubernur DKI jelas harus memiliki kemampuan manajemen yang cakap. Mengelola sebuah ibukota, jelas bukan perkara gampang dan mudah. Mengelola sebuah ibukota jelas jauh lebih kompleks daripada mengelola sebuah perusahaan skala besar. Diperlukan system birokrasi yang handal beserta SDM yang mumpuni sebagai kepanjangan tangan dari seorang Gubernur DKI. Diperlukan juga kemampuan berkordinasi dengan instansi-instasi lain diluar PEMDA DKI, seperti dengan Pemerintah Pusat, Kepolisian, ataupun badan-badan lainnya.

3. Bebas Korupsi : Bebas Korupsi sudah jelas. Penulis menempatkan diurutan tengah, karena korupsi jelas merusak sendi-sendi ekonomi bangsa dan peraturan-peraturan yang ada.

4. Visoner : Seperti sudah disinggung diatas tentang permasalahan dasar yang dihadapi oleh DKI. Seorang gubernur haruslah visioner-dan berpikiran jauh maju ke depan. Agar supaya dalam mengambil keputusan-keputusan, ia tidak hanya memikirkan skala 3 tahun ke depan, namun ia harus memikirkan jauh ke depan; sampai dengan 25-40 tahun mendatang. Apa yang ia putuskan harus bisa berdampak positip bagi anak, ataupun cucu warga DKI nantinya.

5. Religius : Jelas kita tidak mau dipimpin oleh seorang gubernur yang tidak memiliki moral dan etika religi yang kuat. Sehingga apa yang dihasilkan/diputuskan oleh gubernur adalah sesuatu yang bermanfaat bagi warganya, dan tidak menjebak warganya dalam lingkaran maksiat dan dosa.

Setelah melihat dan mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh DKI sekarang, dan setelah melihat kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang gubernur, maka penulis mengambil kembali benang merah untuk latar belakang/profesi yang paling cocok untuk menempati posisi tersebut,

1. Militer : Diperlukan sikap ketegasan/semi represif dalam menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta

2. Birokrat : Diperlukan kemampuan manajerial dan pengalaman birokrasi untuk menghadapi keruwetan permasalahan birokrasi di DKI ini

3. Ahli Tatakota : Ahli tata kota juga diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan teknis yang sering dihadapi oleh DKI Jakarta sekarang ini ataupun untuk perencanan dimasa yang akan datang.

4. Wakil Rakyat : Kita juga memerlukan seorang gubernur yang pro-rakyat, yang menghargai uang pajak yang telah rakyat bayarkan, dan karena semestinya kita menganut system kepemipinan bottom up daripada sebaliknya.

5. Pengusaha / Ekonom : Memerlukan cara berfikir seorang pengusaha, untuk dapat mengembangkan Kota Jakarta menjadi kota yang professional, tidak merugi dan selalu membawa keuntungan baik bagi warganya maupun bagi negara.

6. Hukum/Artis : Sebetulnya seseorang yang berlatar belakang hukum/artis, adalah profesi yang kurang dibutuhkan atau kurang cocok untuk menjadi seorang gubernur DKI.

Demikialah yang penulis coba sampaikan sebagai wacana kita bersama untuk dapat memilih sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin ibukota ini dan mewakili penduduk Jakarta dalam menghadapi tantangan-tantangan perkotaan di masa yang akan datang, dan agar supaya kita dapat tinggal di kota yang nyaman, aman dan tentram. Sehingga tidak akan sulit dan malu kita berteriak lantang “ I LOVE JAKARTA !!!!”

Gubernur DKI 1945 – 2011

1. Suwirjo – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1945 – 1951

2. Sjamsuridjal – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1951 – 1953

3. Sudiro – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1953 – 1960

4. Soemarno Sosroatmodjo – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1960 – 1964 dan 1965 – 1966

5. Henk Ngantung – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1964 – 1965

6. Ali Sadikin – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1966 – 1977

7. Tjokropranolo – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1977 – 1982

8. Soeprapto – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1982 – 1987

9. Wiyogo Atmodarminto – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1987 – 1992

10. Surjadi Soedirja – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1992 – 1997

11. Sutiyoso – Gubernur DKI Jakarta untuk periode tahun 1997 – 2002 dan 2002 – 2007

12. Fauzi Bowo – Gubernur DKI periode 2007-2012